Belakangan ini, obrolan di dunia maya Indonesia kembali seru gara-gara satu topik: sertifikasi untuk para influencer dan kreator konten. Rasanya seperti ada dilema besar yang harus kita hadapi, antara menjamin informasi yang benar atau menjaga kebebasan kita berekspresi.
Pemicunya adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang lagi serius menggodok ide agar para influencer yang ngomongin topik-topik spesifik – semacam hukum, keuangan, kesehatan, atau pendidikan – harus punya semacam surat ‘izin kompetensi’. Mereka berkaca pada langkah ekstrem yang baru diambil Tiongkok. Di sana, per Oktober 2025, kalau mau bahas hal-hal itu, kamu wajib punya lisensi resmi! Tujuannya sih mulia: menghentikan banjir informasi sesat dan memastikan yang bicara memang punya kapabilitas.
Landasan Hukumnya Gimana?
Sampai sekarang, payung hukum yang mengatur sertifikasi ini memang belum ada. Tapi, kita punya beberapa undang-undang yang bisa jadi ‘pintu masuk’ diskusi:
- UU ITE (Nomor 11 Tahun 2008): Ini bicara soal tanggung jawab kita sebagai pengguna internet saat menyebarkan informasi. Intinya, kita harus bijak.
- UU Perlindungan Konsumen (Nomor 8 Tahun 1999): Ini mengikat semua pihak yang beriklan atau promosi agar tidak menyesatkan kita sebagai konsumen.
Kalau ide sertifikasi ini benar-benar berjalan, Kemkomdigi harus ekstra hati-hati. Mereka harus merumuskan dengan jelas: Siapa yang wajib disertifikasi? Topik apa saja yang masuk kategori profesional? Dan, siapa yang berhak kasih sertifikatnya? Jangan sampai malah jadi blunder!
Pisau Bermata Dua: Manfaat vs. Kekhawatiran
Rencana ini jelas punya dua sisi yang sama-sama kuat.
Di satu sisi, ini adalah harapan untuk punya ruang digital yang lebih bersih dan sehat. Bayangkan, kalau konten edukatif dibuat oleh yang bersertifikat, kita pasti lebih percaya dan hoaks pun bisa berkurang.
Tapi, disisi lain, muncul bisikan kekhawatiran: Apakah ini akan membunuh kebebasan berekspresi kita?
Banyak influencer hebat yang lahir secara otodidak, mereka belajar dari nol tanpa gelar formal di bidang yang mereka bahas. Kalau aturannya terlalu ketat, bisa-bisa para kreator independen ini malah terhalang untuk berkarya. Selain itu, soal beban administratif juga jadi masalah. Kalau prosesnya ribet atau biayanya mahal, bagaimana nasib para kreator kecil di daerah? Pemerintah harus memikirkan mekanisme yang gampang diakses dan tidak ‘mematikan’ kreativitas yang selama ini jadi motor industri konten kita.
Belajar dari Pengalaman Negeri Tirai Bambu
Tiongkok sudah jadi contoh nyata. Mereka tegas banget melarang influencer bahas bidang profesional tanpa lisensi. Dampaknya? Informasi palsu memang berkurang. Tapi, harga yang harus dibayar mahal: ruang berekspresi publik jadi sangat sempit. Banyak kreator berbakat tiba-tiba jadi “ilegal” karena tidak memenuhi kriteria profesional yang kaku. Ini pelajaran penting buat Indonesia: Jangan sampai kebijakan kita malah memadamkan nyala kreativitas digital.
Mencari Titik Tengah yang Adil
Indonesia sedang berada di persimpangan: antara menjaga ketertiban lewat regulasi dan melindungi kebebasan digital. Pemerintah ingin kita semua bertanggung jawab di internet, tapi di saat yang sama, kreativitas tidak boleh jadi korban.
Intinya, jika sertifikasi ini mau diterapkan, kuncinya adalah proporsional, transparan, dan inklusif.
- Proporsional: Hanya topik-topik yang benar-benar sensitif yang butuh sertifikasi, bukan semua jenis konten.
- Aksesibel: Prosesnya harus gampang dijangkau, terjangkau secara biaya, dan tidak membuat ketimpangan antara kreator besar dan kecil.
Pada akhirnya, regulasi digital yang bijak bukan cuma soal mengontrol. Tapi bagaimana kita bersama-sama membangun ekosistem yang lebih bertanggung jawab. Sertifikasi influencer bisa jadi langkah maju, asalkan dijalankan dengan kebijaksanaan—bukan untuk membatasi, melainkan untuk meningkatkan kualitas informasi dan kepercayaan publik di ruang digital kita.
JRCR merupakan konsultan hukum profesional dan terpercaya yang siap membantu individu maupun perusahaan dalam menangani berbagai permasalahan hukum secara tepat dan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan didukung tim ahli berpengalaman, JRCR memberikan layanan konsultasi hukum, pendampingan, serta solusi strategis yang berfokus pada perlindungan kepentingan klien dan mitigasi risiko hukum, sehingga Anda dapat mengambil keputusan dengan aman, efisien, dan berkelanjutan. JRCR merupakan konsultan hukum profesional dan terpercaya yang siap membantu individu maupun perusahaan dalam menangani berbagai permasalahan hukum secara tepat dan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan didukung tim ahli berpengalaman, JRCR memberikan layanan konsultasi hukum, pendampingan, serta solusi strategis yang berfokus pada perlindungan kepentingan klien dan mitigasi risiko hukum, sehingga Anda dapat mengambil keputusan dengan aman, efisien, dan berkelanjutan.
